DLH Kutai Timur Fokus Atasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

KUTIM – Sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama dalam pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kutim, Dewi, mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang serius untuk segera diatasi.

“Saat ini, kita masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu fokus kami adalah pengelolaan sampah yang masih menggunakan konsep angkut dan buang tanpa pemilahan yang optimal,” jelas Dewi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, DLH Kutim merencanakan langkah strategis yang didasari rekomendasi Rakornas Sampah yang diselenggarakan pada 12 Desember 2024 di Jakarta.

Dewi menambahkan, pihaknya akan menyusun aksi penanganan sampah yang lebih terpadu, baik dalam hal pengumpulan, pemilahan, maupun pengolahan sampah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh DLH adalah pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terletak di belakang Pasar Induk Sangatta.

Saat ini, operasional TPST tersebut dihentikan sementara karena masalah kapasitas.

Dari target maksimal 50 ton sampah per hari, TPST hanya mampu mengolah sekitar 5 ton.

“Kita akan fokus pada pemilahan sampah di sumbernya agar kapasitas pengolahan bisa ditingkatkan,” tambah Dewi.

Selain pengelolaan sampah, DLH Kutim juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah B3, yang termasuk limbah dari rumah tangga.

Limbah B3 memerlukan penanganan khusus agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya secara aman dan sesuai aturan,” tegas Dewi.

Dengan berbagai tantangan yang ada, DLH Kutim berkomitmen untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui perencanaan dan implementasi program-program strategis.

Dewi juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kutai Timur.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (**)