Kutai Timur – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram atau LPG bersubsidi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG subsidi, bahkan ketika tersedia, harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kelangkaan ini terjadi setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.
Regulasi ini mengatur bahwa hanya subpangkalan resmi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperbolehkan menjual LPG tiga kilogram.
Aturan ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih tepat sasaran, namun justru menimbulkan masalah di lapangan.
Seorang warga Sangatta yang berjualan bakso, Aghist, mengungkapkan bahwa aturan ini justru membuat LPG semakin sulit diperoleh dan harga semakin mahal.
“Sekarang LPG tiga kilogram susah, katanya biar kita dapat harga eceran terendah (HET) dari pusat Rp 21.000, tapi nyatanya malah mahal, bahkan ada yang sampai Rp 28.000,” ujar Aghist, Jumat (07/02/2025).
Tak hanya harga yang meningkat, stok LPG subsidi di pangkalan juga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga antrean panjang pun tak terhindarkan.
“Antrian bisa sampai seratus orang lebih, tapi LPG yang tersedia jauh dari cukup. Banyak yang sudah lama antri akhirnya pulang dengan tangan kosong,” tambahnya.
Warga juga mengeluhkan kewajiban menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saat membeli LPG subsidi.
“Pangkalan di Sangatta ini cuma beberapa, sementara kebutuhan warga ribuan. Sekarang harus bawa KTP dan KK segala, makin ribet,” keluhnya.
Aghist juga menyoroti bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi terkait LPG subsidi, kebijakan tersebut belum dirasakan dampaknya di daerah.
Akibat kelangkaan ini, usaha kecil seperti milik Aghist pun ikut terdampak.
Dari tiga gerobak bakso yang dimilikinya, hanya dua yang masih bisa beroperasi karena sulitnya mendapatkan LPG tiga kilogram.
“Saya harap instruksi Presiden benar-benar dijalankan. Kalau pengecer boleh jualan lagi, antrean pasti lebih berkurang dan kebutuhan kita bisa terpenuhi. Sekarang, satu gerobak bakso saya terpaksa tidak berjualan,” pungkasnya. (*)