Jakarta – Pemerintah dan DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M.
Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, antara Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Komisi VIII DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang.
Dalam Raker tersebut, hadir Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta sejumlah pejabat eselon I dan II dari Kementerian Agama.
Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Panja BPIH akan segera memulai pembahasan secara intensif dan rinci mengenai asumsi dasar serta komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M, dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji RI. Pembahasan akan dilakukan secara intensif dan detail,” ujarnya, dilansir dari laman resmi kementerian agama.
Selain itu, rapat juga menyetujui penggunaan uang muka dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pemesanan zona tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) sebesar 159.250.390 Saudi Riyal (SAR).
Biaya tersebut dialokasikan untuk 203.320 jemaah, dengan harga rata-rata tenda per jemaah sebesar SAR 783,25.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera memproses keputusan ini.
“Hari ini kita bisa langsung bergerak untuk booking tempat di Armina. Dengan demikian, kami lega karena lokasi tersebut tidak lagi bisa ditawar atau diambil oleh negara lain,” ungkap Nasaruddin.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari penyimpangan.
“Pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak mentolerir segala macam penyimpangan, baik di tanah suci maupun di Indonesia. Mari kita introspeksi. Jangan ada yang membisniskan rukun Islam,” tegasnya. (**)